Foto bareng Ibu Ani, di Istana Negara

		Ibu Negara Dukung LCKI
		Selasa, 15 Mei 2007, LCKI dan rombongan diterima oleh Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono. Ketua Presidium LCKI Jenderal Pol. Prof. Da'i Bachtiar menyampaikan hasil dari Seminar Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang berlangsung 11 Juli 2006 lalu. Ikut dalam rombongan yakni. Irjen Pol (Pur) Drs. Ketut Astawa (Ketua Desk I), Ibu Koesbandiah (Derap Warapsari), Astrid Gonzaga Dionisio (Unicef) dan Dr. Indra Sugiarno (PP IDAI).

Diterima Ibu Ani Yudhoyono

Kamis, 18 Mei 2006

Pengurus LCKI Menghadap Ibu Negara

Pengurus LCKI saat dityerima Ibu Ani, Kamis (18/5) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

Jakarta: Ibu Ani Bambang Yudhoyono hari Kamis (18/5) pagi menerima Pengurus Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI). Pada saat menerima tamunya Ibu Negara didampingi Murniati Widodo A.S, Anita Rusdi, serta staf dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Pengurus LCKI yang mengadap Ibu Negara antara lain Ketua Presidium LCKI Da`i Bachtiar, Ketua Harian Luthfi Dahlan, I Ketut Astawa dan S.A. Supardi. Sementara dari Child Protection UNICEF, yang hadir adalah Ketua Child Protection Section Jasmine Byrne dan Child Protection Officer Indonesia Santi Kusumaningrum. Tampak hadir pula Ketua Satgas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Indra Sugiarno.

LCKI dan UNICEF bermaksud mengundang Ibu Negara untuk membuka Seminar Nasional tentang Pencegahan Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Anak. "Seminar ini akan diselenggarakan tanggal 11 Juli 2006 di Le Meridien Hotel dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional maupun hari anak sedunia," kata Luthfi Dahlan usai bertemu Ibu Ani.

Setiap hari, jutaan anak-anak di seluruh dunia dieksploitasi, disiksa dan merupakan korban dari tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Di Indonesia sendiri, menurut LCKI, kejahatan terhadap anak juga sering terjadi, bahkan oleh orangtua mereka sendiri. UNICEF percaya bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan penyiksaan terhadap anak dan menciptakan kondisi yang aman bagi mereka.(osa)

---

---

Redaksi | Syarat & Kondisi | Peta Situs | Kontak
© 2006 Situs Web Ibu Negara Republik Indonesia - Ny. Hj. Kristiani Herawati
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Hari Anak Nasional

KOMPAS
Hari Anak Nasional

Siapa yang Peduli kepada Mereka?

KOMPAS/YURNALDI

Amri (10) dalam pangkuan bapaknya, Aang (30), terkulai dengan kondisi yang memprihatinkan. Badan kurus kering, tak bisa berbicara, hanya rintihan dan air mata. Setiap hari, di kawasan Pasar Tanah Abang, orangtua Amri berharap ada orang yang mau membantu untuk memenuhi kebutuhan makan dan obat.

/

Rabu, 23 Juli 2008 | 06:35 WIB

Hiruk-pikuk suasana Pasar Tanah Abang dan deru kendaraan yang berlalu-lalang sepanjang Selasa (22/7) di kawasan itu seperti menenggelamkan penderitaan Amri (10). Duduk terkulai di pangkuan ayahnya, Aang (30), Amri tak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan bersuara. Yang ada hanya rintihan dan air mata.

Selasa petang itu, belum sepotong makanan yang masuk ke mulutnya. Akan tetapi, air liurnya seakan berkata, ”Amri lapar, Pak....”

Masih adakah yang peduli dengan penderitaan Amri? Cermatilah, tubuhnya kurus kering. Sedikit bergetar, menahan rasa lapar. Tinggal ”sedikit daging” pembalut tulang belulang. Amri sampai tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya.

Karena itu, jangan tanya keinginan dan harapan Amri pada Hari Anak Nasional sekarang ini.

”Jangankan biaya untuk berobat, biaya untuk makan saja harus menunggu belas kasihan orang yang lewat di sini. Saya tak sampai hati melihat kondisi anak saya, tapi mau bagaimana lagi?” kata Aang, yang beristrikan Uun (20) dengan suara lirih. Matanya terlihat berkaca-kaca.

Barangkali, tidak hanya Amri yang kondisinya memprihatinkan. Ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu anak-anak lainnya di banyak daerah juga dalam kondisi lebih kurang sama.

Betapa banyak pembiaran yang dilakukan negara terhadap jutaan anak di negeri ini. Dari mulai pembiaran terhadap ratusan ribu anak jalanan yang terpanggang terik matahari di jalan-jalan raya hingga anak- anak yang terpaksa putus sekolah karena kesulitan ekonomi keluarganya. Belum lagi anak-anak yang kelaparan dan menderita busung lapar sehingga mengakibatkan hilangnya sebuah generasi unggul bangsa.

Kekerasan oleh negara

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengatakan, pembiaran terhadap anak-anak telantar, anak putus sekolah, apalagi yang kelaparan tergolong pada kekerasan terhadap anak (child abuse) yang dilakukan oleh negara. Namun, ironisnya, negara tidak menyadarinya.

Begitu pun sekolah yang memberikan beban pekerjaan rumah terlalu berat atau stasiun televisi yang menayangkan adegan sadis tergolong tindak kekerasan. ”Namun, masyarakat kurang memahami. Dikiranya, kekerasan kepada anak hanya berupa siksaan fisik,” kata Seto Mulyadi.

Tindak kekerasan dan kejahatan kepada anak, kata Dewan Pakar Lembaga Cegah Kekerasan Indonesia Indra Sugiarno, saat ini sudah pada tingkat yang mencemaskan dan mengkhawatirkan. Bahkan, pada akhir triwulan pertama tahun 2007 muncul kasus dengan tingkat ekstremitas yang tinggi, yakni sejumlah kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Kasus terakhir yang tercatat, Maret 2008 seorang ibu membunuh bayi dan anak balita dengan cara menceburkan mereka ke bak mandi.

”Modus baru yang harus diwaspadai adalah perdagangan anak untuk dijual organ tubuhnya. Menurut laporan dalam suatu pertemuan di Australia, diduga ada anak dari Indonesia menjadi korban perdagangan anak untuk kepentingan dijual organ tubuhnya,” kata Indra.

Menurut dia, anak-anak yang mengalami kekerasan dan kejahatan sehingga menyebabkan gangguan fisik dan mental diprediksi mencapai 10-12 persen dari jumlah anak di Indonesia.

”Kecenderungannya meningkat setiap tahun,” kata Indra, yang juga Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Data kasus yang dilaporkan ke kepolisian, setiap tahun ada sekitar 450 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. ”Sekitar 45 persen dari jumlah kasus itu adalah anak korbannya,” kata Indra.

Di sisi lain, anak-anak juga menjadi korban kekerasan dari lingkungan masyarakat. Tayangan televisi yang didominasi berbagai berita maupun sinetron bernuansa kekerasan adalah rangkaian bentuk kekerasan yang amat besar pengaruhnya bagi pembentukan kepribadian anak pada masa mendatang.

Dari analisis tayangan anak yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), meliputi tayangan kartun, sinetron anak, film fiksi nonkartun, serta program pendidikan dan kuis, ternyata banyak pelanggaran dari aspek visual, narasi, dan aspek nilai pendidikan.

”Tayangan televisi kita memang belum berpihak kepada anak-anak dan tidak pernah mempertimbangkan dampak suatu acara terhadap perkembangan mental anak,” kata Koordinator Isi Siaran KPI Yazirwan Uyun.

Pada Hari Anak Nasional ini semoga semua pihak menyadari anak adalah aset bangsa yang sangat berharga dan harus dilindungi. Sudah saatnya semua pihak menghentikan kekerasan terhadap anak, mulai dari sekarang hingga selamanya.

Yurnaldi
Sumber : KOMPAS

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK

Oleh Indra Sugiarno

Hari Anak Nasional baru saja kita peringati satu bulan yang lalu. Ironisnya, berita kekerasan pada anak baik berupa fisik, seksual, maupun psikis masih kerap menjadi liputan utama berbagai media. Kasus seorang anak perempuan berumur 6 tahun dikurung selama 6 bulan dalam kamar mandi oleh orang tua angkatnya di Dusun Pebau, Desa Kawat, Kecamatan Tayam Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat adalah salah satu contoh nyata bentuk kekerasan pada anak yang jelas kita jumpai ada di masyarakat kita beberapa bulan lalu. Saat ditemukan di tubuh korban mengalami bekas penganiayaan fisik dan ia juga mengalami malnutrisi.

Tulisan ini mengangkat berbagai aspek klinis tentang upaya-upaya pencegahan kekerasan pada anak yang diharapkan dapat membuka mata semua pihak yang ingin terlibat dalam penghentian kekerasan pada anak.

Kekerasan Pada Anak

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang di lakukan seseorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang meyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga( domestic violence).

Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak (caretaker) pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai caretaker, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebon, dan seterusnya.

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang behubungan dengan stress dalam keluarga (family stress). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu.

• Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres.
• Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.
• Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor sosial budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku makin merasa sahlah untuk mendera anak. Dengan sedikit faktor pemicu, biasanya berkaitan dengan tangisan tanpa henti dan ketidakpatuhan pada pelaku, terjadilah penganiayaan pada anak yang tidak jarang membawa malapetaka bagi anak dan keluarganya.

Perlukaan bisa berupa cedera kepala (head injury), patah tulang kepala, gegar otak, atau perdarahan otak. Pelukaan pada badan, anggota gerak dan alat kelamin, mulai dari luka lecet, luka robek, perdarahan atau lebam, luka bakar, patah tulang. Perlukaan organ dalam (visceral injury) tidak dapat dideteksi dari luar sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dalam dengan melakukan otopsi. Perlukaan pada permukaan badan seringkali memberikan bentuk yang khas menyerupai benda yang digunakan untuk itu, seperti bekas cubitan, gigitan, sapu lidi, setrika, atu sundutan rokok. Karena perlakuan seperti ini biasanya berulang maka perlukaan yang ditemukan seringkali berganda dengan umur luka yang berbeda-beda, ada yang masih baru ada pula yang hamper menyembuh atau sudah meninggalkan bekas (sikatriks). Di samping itu lokasi perlukaan dijumpai pada tempat yang tidak umum sepertihalnya luka-luka akibat jatuh atau kecelakaan biasa seperti bagian paha atau lengan atas sebelah dalam, punggung, telinga, langit langit rongga mulut, dan tempat tidak umum lainnya.

Pada saat ditanyakan tentang bagaimana kejadiannya sampai perlukaan tersebut bisa terjadi, biasanya orang tua atau wali yang mengantar anak itu akan memberikan jawaban yang tidak konsisten dan tidak klop antara kedua orang tua dengan kata lain jawabannya “ngarang”. Untuk anak yang berusia diatas 3 tahun kita dapat menanyakan kejadiannya pada korban, tapi ini dilakukan di ruang terpisah dari tersangka pelaku (private setting). Juga, anak yang menjadi korban ini di bawa untuk mendapatkan perawatan tidak dengan segera atau ada jarak waktu antara kejadian dengan upaya melakukan pertolongan .

Saat perlakuan salah pada anak terjadi, lantaran perbuatan itu, pelaku tidak sadar bahkan mungkin tidak tahu bahwa tindakannya itu akan diancam dengan pidana penjata atau denda yang tidak sedikit, bahkan jika pelaku ialah orang tuanya sendiri maka hukuman akan ditambah sepertiganya (pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banayk Rp. 72.000.000.00. (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00. (3). Dalam hal anak yang dimaksud ayat 2 mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 200.000.000.004. Pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuannya).

Upaya pencegahan

Mengingat sedemikian kompleksnya kekerasan pada anak ini maka usaha pencegahan kekerasan pada anak tidak hanya tergantung pada program dan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah melainkan juga sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat memaknai issu kekerasan ini.

Beberapa indikator bahwa kita (baca: pemerintah dan masayarakat) menempatkan anak sebagai prioritas utama di antaranya adalah sebagai berikut:

• Kemarahan warga termotivasi dan mereka akan bertindak saat mendengar ada anak yang mengalami kekerasan.
• Perumahan yang memadai tersedia bagi seluruh keluarga, layanan kesehatan dapat terjangkau seluruh keluarga,
• Sistim layanan sosial dapat dijangkau keluarga saat mereka membutuhkan bantuan sebelum kekerasan pada anak terjadi,
• Materi umum mengenai bimbangan dan perawatan anak serta materi komunikasi interpersonal, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dijumpai dalam kurikulum sekolah mulai taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan dan diteruskan untuk pendidikan bagi orang dewasa,
• Program pendidikan dan latihan kerja tersedia bagi pekerja dalam rangka memperoleh pekerjaan dan upah yang memadai,
• Kebijakan tempat kerja yang mendukung keluarga seperti perjanjian kerja yang memungkinkan karyawan memilih waktu kerjanya sendiri,
• Setiap orang tua memiliki akses untuk menolong dirinya dan kelompok pendukung ,
• Model-model kampanye anti kekerasan jelas terlihat,
• Sistim hukum , pidana atau perdata, memiliki dana, staf terlatih yang cukup untuk menyelesaikan kasus kekerasan dengan tepat dan adil,
• Program pendidikian bagi orang tua berbasis budaya dan etnis tersedia bagi seluruh orang tua yang baru punya anak.

Ketika masyarakat sadar akan keberadaan kekerasan pada anak ini sebagai salah satu masalah mereka yang meresahkan, maka dengan sendirinya masyarakat sangat berkeingingan untuk membantu seluruh upaya layanan, program ataupun kebijakan terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak. Upaya pencegahan kekerasan pada anak dapat dilaksanakan dari dua sisi, masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah sangat diharapkan memiliki komitmen dasar nasional yang sunguh-sungguh untuk anak. Sebagai langkah awal dimulai dengan inisiatif pemimpin atau tokoh nasional untuk ambil bagian untuk mendukung upaya pencegahan sebagai salah satu usaha penting memerangi kekerasan pada anak. Tokoh atau pemimpin berkaliber nasional berinisiatif mendukung upaya ini, dengan kemampuannya bisa mempengaruhi kebijakan baik pada sektor privat atau publik.

Aksi berikut yang perlu diambil adalah memasukan langkah pencegahan kekerasan pada anak secara komprehensif ke dalam sistim peradilan. Sistim hukum yang ada, baik peradilan anak, pidana, dan perdata, seluruh peraturan dan prosedurnya harus sedemikan rupa sehinga sensitif dengan kebutuhan anak dan keluarga. Tentu dalam ini harus ditunjang pula dengan jumlah tenaga hakim, pengacara, staf pengadilan terlatih yang memadai.

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

• Pencegahan primer untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjad, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang medukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak, termasuk penyalahgunaan narkoba.

• Pencegahan sekunder ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melalukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan self assessment apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.

• Pencegahan tersier dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Pada saat kasus kekerasan pada anak ditemukan, sebenarnya ada masalah dalam pengasuhan anak (parenting disorder). Maka dari itu, strategi pencegahan kekerasan pada anak yang mendasar adalah dengan memberikan informasi pengasuhan bagi para orang tua khususnya. Di sisi lain, para orang tua harus diyakinkan bahwa mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua pemenuhan hak anak. Maka semua usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah perilaku orang tua agar melek informasi pengasuhan dan hak anak membutuhkan upaya edukasi yang terus menerus. Dengan demikian, pendidikan pengasuhan bagi orangtua sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan pada anak menjadi sangat penting.